pkn 1

Penugasan Praktik Kewarganegaraan

1. Berikan penjelasan singkat, apa sajakah perbedaan pokok dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik sebagai berikut :

No	Cara Kerja	Uraian Singkat
1	Sosial politik	macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu
2	Rekruitmen Politik	proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik
3	Komunikasi Politik	Berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya.

2.      Berikan tanggapan penjelasan, bagaimanakah pola pembinaan dan proses politik pada masyarakat Inggris yang dikenal sangat patuh kepada peraturan perundangan dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari !

Jawab:

Sebagian masyarakat Inggris dikenal sebagai masyarakat yang disiplin dan taat pada aturan. Nilai-nilai dan kebudayaan politik diwariskan dari generasi ke generasi melalui suatu rangkaian pengalaman dalam keluarga, di sekolah dan ditempat kerja.

3.      Dalam sistem politik negara Cina berdasarkan Konstitusi Tahun 1954, terdapat 3 elit politik yang sangat berpengaruh. Berikan penjelasan singkat tugas pokok elit politik tersebut !

Kongres Rakyat Nasional	Dewan Negara	Mahkamah Rakyat Tertinggi
Badan kekeuasaan tertinggi negara yang bertanggung jawab kepada rakyat dan menerima pengawasan pengawasan rakyat.	Dewan negara dapat menetapkan peraturan administrasi. Mengeluarkan keputusan dan perintah. Juga bertanggung jawab melaporkan pekerjaannya kepada KRN.	Mengadakan sidang paripurna setiap 5 tahun sekali.

4.      Tuliskan persamaan dan perbedaan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila yang pernah dipraktikkan dalam sistem politik negara Inodnesia !

Demokrasi Terpimpim	Demokrasi Pancasila
sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. konsep sistem demokrasi terpimpin pertama diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin (1957-1965 ) dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi Liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana mentri.	Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. dalam demokrasi pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diserahkan dengan tanggung jawab sosial.
1.      Cara pengambilan keputusan: Dengan musyawarah, bila gagal, diserahkan ke PBR 2.      Pahamnya: Sosialisme 3.      Sistem ekonomi: Terpusat	1.      Cara pengambilan keputusan: Dengan musyawarah, bila gagal, dilakukan voting 2.      Pahamnya: pancasila 3.      Sistem ekonomi: Kerakyatan (pasar dan koperasi)

1.      Berikan penjelasan singkat tentang bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

No	Bentuk partisipasi	Uraian singkat
1	Passive support	Memilih secara reguler/teratur,  menghadiri Parade patriotik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”.
2	Contact specialist	Pejabat penghubung lokal (daerah),  propinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.
3	Community Activist	Bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal dan melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial

2.      Berikan penjelasan pentingnya partisipasi politik warga negara di dalam sistem politik negara Indonesia !

Partisipasi politik, merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya :

§  Mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi,

§  Mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Berikan 2 (dua) contoh yang anda ketahui :

a.       Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum , seperti: tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dan sebagainya.

b.      Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

3.      Berikan tanggapan penjelasan,  pentingnya pendidikan politik warga negara dalam sistem politik negara Indonesia dan berikan contohnya !

Pendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan atau setidak-tidaknya menyiapkan kader-kader yang  dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas, dalam arti yang  benar-benar memahami semangat yang  terkandung di dalam perjuangan sebagai kader bangsa.

LATIHAN UJI KOMPETENSI

SOAL ESSAY/URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1.      Berikan penjelasan, ciri-ciri umum sistem politik menurut Almond !

2.      Dalam hal penerapan, jelaskan perbedaan orientasi tujuan partai politik di Indonesia pada masa orde baru dan era reformasi !

3.      Pada akhir abad 20-an, gerakan partisipasi politik di Indonesia semakin meningkat, berikan alasan penjelasannya !

4.      Berikan penjelasan tentang pentingnya pendidikan politik  dalam kegiatan partisipai politik di Indonesia !

5.      Berikan masing-masing 2 (dua) contoh wujud sosialisasi politik di dalam keluarga, sekolah maupun melalui partai politik !

Jawab :

1.      Sistem Politik Menurut Almond

Mempunyai kebudayaan politik.

Menjalankan fungsi-fungsi .

Memiliki spesialisasi.

Merupakan sistem campuran.

2.      Orde Baru (1966) melakukan pembenahan institusi politik, karena jumlah parpol yang banyak, tidak menjamin stabilitas politik

MASA/ ERA REFORMASI (TAHUN 1999 S.D. SEKARANG)

Berdasarkan UU No. 3/1999, partai-partai politik di Indonesia diberikan kesempatan hidup kembali mengikuti pemilu multi partai

3.      Karena demokrasi yg kita laksanakan juga menuntut peran aktif semua pihak.
Pemilihan presiden langsung
Pemilihan anggota legislatif juga pilih orang bukan pilih partai, sehingga calon berlomba2 mendekati voter mereka.
Pilkada langsung di semua daerah.
Jumlah partai yang banyak...dll
Tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan yg semakin baik.
Jadi, pada saat pemilu rakyat jadi penting untuk dilibatkan.

4.      Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.

5.      Sekolah :

Sebagai pelajar atau mahasiswa, harus dapat menunjukkan prestasi belajar yang tinggi.

Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum , seperti: tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dan sebagainya.

Politik :

Ikut memilih dalam pemilihan umum,

Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain-lain

            Keluarga :

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh keluarga dilakukan dengan cara represif dan partisipatif di dalam masyarakat sosialisasi politik dilakukan dengan cara partisipatif yaitu berdiskusi.

TAGIHAN TUGAS :

1. Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !
2. Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang terjadinya “krisis” dan “menurunnya daya artikulasi” partai politik di Indonesia pasca pemilu 2004 !
3. Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam membangun artikulasi partai politik guna meningkatkan kinerja di parlemen !
4. Sebagai pelajar, apa yang harus dilakukan sebagai bentuk partisipasi politik?
5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna meningkatkan kinerja pemerintah dengan mitra kerjanya parlemen :
1. Sebagai salah satu kelompok kepentingan !
2. Sebagai ketua suatu partai politik !
3. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat !
4. Sebagai Presiden Republik Indonesia !

Jawab :

1.      Setelah pemilu (2004), daya artikulasi partai politik menurun, Menurut Fachry, partai politik memang sudah bisa menerima hasil pemilu. Namun, pemerintah yang terpilih tidak mampu membuatg koalisi nasional secara besar-besaran. “Problemnya, presiden terpilih yang berasal dari partai kecil akan bermasalah ketika berhadapan dengan parlemen. Untungnya ada Jusuf Kalla, yang berhasil menguasai Golkar sehingga bisa membuat stabilitas politik lebih kuat di parlemen.

2.      Menurut Fachry, partai politik memang sudah bisa menerima hasil pemilu. Namun, pemerintah yang terpilih tidak mampu membuatg koalisi nasional secara besar-besaran. “Problemnya, presiden terpilih yang berasal dari partai kecil akan bermasalah ketika berhadapan dengan parlemen. Untungnya ada Jusuf Kalla, yang berhasil menguasai Golkar sehingga bisa membuat stabilitas politik lebih kuat di parlemen,”

Sayangnya, partai seperti PPP hampir tidak bersuara pada kebijakan pemerintah dan rakyat. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sudah menempatkan diri sebagai oposisi, tidak punya kepandaian menangkap esensi persoalan. Mereka tidak punya kemampuan meluncurkan persoalan pada saat yang tepat. “Jadinya, fungsi oposisi hampir tidak berjalan, dan yang dilakukan hanya hal-hal kecil. Padahal, PDIP potensial tampil berhadapan dengan pemerintah

masih ditemukannya praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Demikian pula dalam Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintahan walaupun telah dilakukan upaya pendayagunaan (efektifitas) namun belum sepenuhnya sesuai dengan  analisa jabatan dan kebutuhan organisasi serta beban tugas.

Di bidang pelayanan publik, harapan masyarakat mengenai terwujudnya  pelayanan, yang cepat, tepat, murah, manusiawi dan transparan serta tidak diskriminatif belum tercapai sebagaimana mestinya.

3.      Pertama, perlunya upaya untuk memperkokoh sistem ekonomi nasional yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Sasaran utamanya adalah meningkatnya kemandirian ekonomi nasional.

Kedua, adanya rekonsiliasi nasional secara serius dan terlembaga.Dewasa ini, sejak berakhirnya Orde Baru pada 1998, polarisasi kekuatan politik sipil masih cenderung ke arah menguatnya ikatan politik tradisional yang bersifat sempit, seperti aliran-aliran sempit agama dan simbol-simbol kedaerahan.

Ketiga, penegakan supremasi hukum, yang pada satu sisi berarti memperkuat independensi lembaga peradilan dan membersihkan lembagalembaga penegakan hukum dari KKN.

Keempat, yang tidak kurang penting adalah diwujudkannya penyelenggaraan negara secara transparan dan akuntabel, serta partisipasi politik secara nyata dari masyarakat terhadap perumusan-perumusan kebijakan publik.

Kelima, yang seringkali agak diremehkan, padahal sangat menentukan eksistensi demokrasi yang mandiri adalah perlunya politik luar negeri dan kerjasama internasional yang lebih terfokus pada upaya mendukung pemulihan dan pengembangan sistem perekonomian nasional yang lebih mandiri, dengan ujung tombak diplomasi internasional yang pro-aktif.

4.      Partisipasi politik yang dilakukan oleh para mahasiswa terdiri dari dua macam, yaitu partisipasi secara non violence (tanpa kekerasan) dan violence (dengan kekerasan). Contoh partisipasi secara non violence adalah melakukan diskusi politik, menulis surat, mengajukan petisi, dan sebagainya. Kemudian, contoh partisipasi politik secara violence adalah demonstrasi, huru-hara, aksi boikot, dan lain sebagainya. Partisipasi politik yang sering tersorot dilakukan oleh para ahasiswa adalah partisipasi politik secara violence, seperti demonstrasi. Para mahasiswa melakukan demonstrasi dengan tujuan supaya aspirasi para mahasiswa tersebut segera didengar dan ditanggapi oleh pemerintah.

INQUIRI

Carilah referensi dari berbagai sumber untuk mengkaji ulang tentang rumusan dan penerapan sistem politik demokrasi Pancasila (berikut gambar-gambar pendukungnya) yang berkaitan dengan tata cara pengambilan keputusan !

1. Pahami kembali tentang rumusan “demokrasi Pancasila ”, dan buatlah skenario (simulasi atau role play) wujud demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan  di sekolah !
2. Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass media cetak atau elektronik) sekitar pelaksanaan sistem politik demokrasi Pancasila (cara pengambilan keputusan),
3. Kemudian lakukan demonstrasi dalam bentuk simulasiatau role play di dalam kelas !

Jawab :

1.      Seperti sebuah negara, sekolah juga merupakan suatu organisasi, layaknya masyarakat mini yang memiliki warga dan peraturan. Sekolah merupakan sebuah organisasi, yakni unit sosial yang sengaja dibentuk oleh beberapa orang yang satu sama lain berkoordinasi dalam melaksanakan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan, agar mereka mandiri baik secara psikologis, biologis, maupun sosial. Dalam pendidikan demokrasi menekankan pada pengembangan ketrampilan intelektual, ketrampilan pribadi dan sosial. Dalam dunia pendidikan haruslah ada tuntutan kepada sekolah untuk mentransfer pengajaran yang bersifat akademis ke dalam realitas kehidupan yang luas di masyarakat.

Demokrasi di sekolah dapat diartikan sebagai pelaksanaan seluruh kegiatan di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif, sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.Beane dan Apple (1995: 7) dalam Rosyada (2004: 16) mengemukakan bahwa kondisi yang sangat perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis adalah sebagai berikut.

1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin.
2. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah.
3. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.
4. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik.
5. Adakepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas.

Ciri-ciri organisasi sekolah demokratis, sebagaimana dituliskan Rosyada (2004: 228-289) dary buku karangan Tony Bush (48-50) adalah sebagai berkut:

1. Sangat beorientasi negatif, yakni bahwa manajemen harus didasarkan pada kesepakatan, apapun progam yang hendak dikembangkan dan iimpementasikan harus didasarkan pada kesepakatan, dan tidak hanya menjadi values tapi juga sebagai sebuah keyakinan, bahwa model nilah yang terbaik.
2. Pendekatan demokratis sangat layak untuk organisasi dengan para anggota dari kalangan professional, yakni mereka yang memiliki kemampuan teknis dan keterampilan, mereka memiliki otoritas dalam keahliannya. Organisasi sekolah harus dikelola oleh kalangan-kalangan profesional karena siswa memerlukan pembinaan dan pelayanan dari mereka yang memiliki otoritas dalam bidangnya.
3. Penanaman nila, kultur dan kebiasaan-kebiasaan dalam organisasi dilakukan oleh anggota organisasi itu sendiri, yang sudah dimulai sejak dalam fase pendidikan dan tahun-tahun pertama mereka bekerja.
4. Pengambilan putusan tentang berbagai kebijakan penting dilakukan oleh sebuah komite dan tidak dilakukan secara individual oleh seorang kepala dengan menggunakan otoritas kepimpinannya. Dan semua unsur memiliki wakil dalam komite tersebut, yang harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam komite terhadap konstituennya.
5. Semua putusan ditetapkan dengan cara konsensus atau kompromi dan sedapat mungkin dhindari polarisasi organisasi karena perbedaan pendapat dan pandangan. Perbedaan dalam proses harus diakhiri dengan konsensus dan atau kompromi, walaupun terkadang harus menghargai kecenderungan masyarakat.

2.      Dalam demokrasi pancasila,pengambilan keputusan harus dapat di lakukan dengan arif dan bijaksana serta dapat di terima dengan semua pihak.

Bagaimana pelaksanaanya?

yaitu dapat dilakukan dengan cara :

A.    Keputusan Berdasarkan mufakat.

Menurut pasal 83 ketetapan MPR NO.II/MPR/1999 putusan berdasarkan mufakat  dianggap sah apa biladiambil dalam rapat yamng daftar hadirnya telah di tanda tangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas unsur semua fraksi kecuali dalam penetapanGBHN.

B.     Keputusan berdasarkan suara terbanyak

Syarat sah yang di ambil berdasarkan suawa terbanyak adalah:

1. Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah di tanda tangi oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlahmanggota rapat

2. Di setujui oleh dari separuh jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

C.     Pelaksanaan sistem politik di Indonesia sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab , persatuan Indonesia ,permusyawaratan dan keadilan sosial. Pelaksanaan sistem politik yang demikian bukan adobsi,adaptasi maupun kooptasi (usaha mengadopsi seseorang yang dianggap penting dari lingkungannya untuk bergabung dalam organisasi) dari model sistem politik di negara manapun.

https://www.youtube.com/channel/UCFzd1doZBz-MIYG0FgKXGqw?app=desktop